Ujian Nasional

Dilema UN

Ujian Nasional (UN) seakan-akan menjadi hantu pendidikan yang setiap saat muncul dalam mimpi-mimpi siswa, guru, ataupun orang tua. Rasa cemas dan ketakutan yang berlebihan di alami oleh siswa karena tekanan ketidak lulusan. Resa cemas ini, secara signifikan akan mempengaruhi hasil belajar seorang siswa sampai pada tingkat 95% (Aini, 2002, hasil penelitian). Orang tua, dilanda kekhawatiran yang sangat mendalam akan masa depan anaknya, ketika tidak lulus. Guru akan terbebani dalam mengajar karena orientasinya pada kelulusan bukan untuk menjadikan pembelajaran lebih bermakna.

Disisi lain ada kekhawatiran bahwa, jika UN tidak ada maka motivasi belajar siswa akan semakin menurun. Menurunnya motivasi belajar ini akan berdampak pada kualitas pendidikan yang akan semakin menurun, sehingga kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia bukanlah sumber daya yang unggul yang bisa di andalkan untuk membangun bangsa dan negara. Hal ini senada dengan komentar Bapak Yusuf Kalla bahwa, “Saya melihat, rendahnya mutu pendidikan di Indonesia karena murid/mahasiswa di Indonesia tidak mau belajar. Mengapa tidak mau belajar, karena merasa tidak perlu belajar. Mengapa merasa tidak perlu belajar, karena belajar atau tidak belajar mereka akan tetap naik kelas/lulus,” Pada saat beliau sudah menjadi Wakil Presiden, beliau semakin kuat semangatnya untuk tetap menyelenggarakan UN. Dengan nada yang sama, beliau mengatakan: “Sejak Ujian Nasional diterapkan tahun 2003 dengan standar kualitas dinaikkan 0,5 persen per tahun, dalam empat tahun ini banyak anak-anak lebih semangat belajar karena takut tidak lulus. Anak-anak juga stres. Tetapi buat saya, 100 anak stres lebih baik dari pada sejuta anak bodoh, Selamatkan bangsa ini dari kebodohan. Jadikan bangsa ini pintar,” (Kompas, 7 Juli 2007).

Itulah dilema pendidikan Indonesia. Usaha pemerintah untuk menjalankan pemerataan sekaligus peningkatan kualitas pendidikan masih belum memperlihatkan hasil yang memuaskan. Sehingga kebijakan pemerintah perlu di kaji lebih mendalam lagi.

Polemik UN

Terjadinya disorientasi pendidikan di sekolah

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui pendidikan dan pelatihan dengan beragam jenis, jenjang, sifat, dan bentukya adalah suatu proses yang tidak pernah selesai. Manusia Indonesia seutuhnya diidealisasikan dalam tujuan pendidikan nasional dalam UU-RI No.20 Tahun 2003, Pasal 3, dimana “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” (Suryantara, 2011).

Tujuan pendidikan yang kompleks dalam membentuk SDM yang unggul seperti yang tergambar diatas berarti tidak hanya ditentukan dari deretan angka-angka semata dari hasil Ujian Nasional ataupun Ujian Sekolah.

Adanya beberapa mata pelajaran yang hanya di ujikan pada saat UN akan memfokuskan siswa, guru dan juga orang tua pada pengembangan kognitif semata sedangkan aspek yang lain akan terabaikan seperti kecerdasan psikomotorik dan afektif. Selain itu mata pelajaran yang lain juga akan terabaikan. SDM yang dihasilkan juga adalah SDM yang cerdas tapi tidak berkarakter.

Proses pembelajaran yang tidak bermakna

Pada hakekatnya guru dituntut untuk menjadikan pembelajaran sebagi sesuatu hal yang bermakna. Dengan demikian materi-materi pelajaran yang disampaikan kepada siswa dapat diterima dengan baiak. Adanya UN maka guru cenderung tidak lagi memikirkan hal tersebut. Guru hanya mempersiapkan para siswanya menghadapi dan mengerjakan soal-soal UN, biasanya metode pembelajaran drill, dimana para siswa dilatih untuk mengerjakan sejumlah soal yang diduga akan keluar dalam ujian. Melalui metode ini guru mengharapkan para siswa terbiasa menghadapi soal ujian, dan menguasai teknik-teknik dan trik mengerjakan soal yang dihadapi. Pembelajaran dengan model ini jelas tidak bermakna, karena apa yang dipelajari bersifat mekanistik, bukan pada penguasaan konsep yang esensial. Pembelajaran seperti ini tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir dalam memecahkan masalah, yang menjadi indikator kecerdasan sebagaimana yang diharapkan dicapai melalui pembelajaran. Pembelajaran ini banyak diterapkan di tempat bimbinganbelajar yang ada di luar sekolah.

Upaya-upaya yang tidak fair

Tidak sedikit oknum guru dan kepala sekolah melakukan upaya-upaya yang tidak terpuji. Untuk meluluskan semua siswanya karena khawatir sekolah tersebut memilki citra yang buruk. Siswa yang ujian, Guru yang sibuk. Bila ini berlanjut, bisa dibayangkan manusia-manusia seperti apa yang dihasilkan oleh dunia pendidikan (formal) kita. Manusia yang berkembang dalam suasana yang serba tidak jujur.

UN di Negara Maju

Hasil kunjungan kerja Komisi X DPR RI terkait RUU Pendidikan ke Belanda dan Kanada, tidak ada UN di negara tersebut. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, New Zealand, China dan negara-negara Eropa Barat tidak mengenal Ujian Nasional (UN) yang diterapkan pada semua siswa di negara bagian.Bahkan negara dengan kualitas pendidikan terbaik seperti Finlandia malah tidak punya UN dan kelulusan siswa mereka ditentukan oleh sekolah masing-masing. Lulus atau tidak lulus pada prakteknya cenderung bersifat labeling terhadap siswa. Siswa yang lulus adalah siswa yang cerdas, Siswa yang tidak lulus adalah siswa yang bodoh. Berbeda di Jerman ada ujian nasional tetapi hanya untuksiswa yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi, matapelajarannya hanya 2 pelajaran yaitu matapelajaran yang menonjol dan diminati. Dari SMP ke SMA tidak ada Ujian Nasional.

Di negara maju kebijaksanaan yang diutamakan adalah membantu setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal, yaitu dengan: (1) menyediakan guru yang profesional, yang seluruh waktunya dicurahkan untuk menjadi pendidik; (2) menyediakan fasilitas sekolah yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan penuh kegembiraan dengan fasilitas olahraga dan ruang bermain yang memadai dan ruang kerja guru; (3) menyediakan media pembelajaran yang kaya, yang memungkinkan peserta didik dapat secara terus-menerus belajar melalui membaca buku wajib, buku rujukan, dan buku bacaan, (termasuk novel), serta kelengkapan laboratorium dan perpustakaan yang memungkinkan peserta didik belajar sampai tingkatan menikmati belajar; (4) evaluasi yang terus-menerus komprehensif dan obyektif.

Di Amerika Serikat sendiri tes sejenis UN memang pernah dilakukan. Bahkan pada tahun 1997, tercatat dunia pendidikan Amerika Serikat menghabiskan dana sebesar US$ 200.000.000 per tahun untuk tes di sekolah-sekolah negeri (public school) (Tilaar, 2006) Namun hasil dari ujian akhir tersebut digunakan untuk melakukan pemetaan terhadap permasalahan pendidikan nasional dalam rangka menyusun kebijakan pendidikan nasional bukan untuk menentukan kelulusan siswanya.

Hendaknya juga UN yang dilakukan oleh Indonesia dimaksudkan untuk memetakan potensi sumber daya Indonesia. Bukan menghukumi dengan memberikan cap tidak lulus bagi siswa yang tidak mencapai standar. Pada hal semua siswa memiliki potensi. Terlebih lagi bagi SMP yang merupakan bagian dari wajib belajan 9 tahun, kenapa harus dibatasi dengan ketidak lulusan.

Dengan pemetaan dari hasil Ujian Nasional ini pemerintah dapat menyusun kebijakan untuk setiap kondisi siswa. Kelompok mana yang boleh melanjutkan ke perguruan tinggi, kelompok yang akan di beri keterampilan khusus. Dengan kondisi yang seperti ini dana pendidikan di Indonesia akan jelas tujuan dan keluaran dari pendidikan juga akan bermutu.

You May Also Like

About the Author: agus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *